Nagara Institute: Kondisi Pangan Indonesia Tidak Baik-Baik Saja

Kondisi pangan Indonesia dinilai tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Hal ini merupakan temuan Lembaga kajian politik Nagara Institute usai melakukan sejumlah focus group discussion (FGD) dan riset indepth di empat kota sejak Desember 2022 lalu.

“Hasil FGD Nagara Institute, kami mengatakan bahwa kita sedang tidak baik-baik saja dan banyak yang harus dilakukan,” kata Direktur Utama Nagara Institute Akbar Faizal dalam Seminar Nasional Pangan Hasil Rally FGD Nagara Institute, di Jakarta, dikutip dari Antara.

Nagara Institute menemukan sejumlah permasalahan di beberapa fase dalam ketahanan pangan, mulai dari kelembagaan, sumber daya manusia, penguatan produksi, hingga kesejahteraan petani.

“Hasil temuan kami di lapangan, mohon maaf harus menggunakan kata serius, kami menemukan beberapa problem dalam beberapa fase dari kelembagaan sampai SDM dan riset,” ujar Akbar.

Pada aspek kelembagaan, Nagara Institute menemukan tata kelola pangan yang masih lemah terutama pada koordinasi pengelolaan pangan lintas sektor dan antarlembaga pemerintah, manajemen data pangan yang dapat diandalkan untuk basis kebijakan, manajemen pengelolaan cadangan pangan dan posisi petani.

“Karena itu, pemerintah perlu memperkuat lembaga-lembaga yang bersinggungan langsung dengan tata kelola pangan, seperti Bapanas dan Bulog. Misalnya, untuk Bapanas, diberi wewenang dalam hal penyerapan hasil panen, mekanisme pembentukan harga, dan servethiswiththat.com persetujuan importasi,” ucap Tim Riset Nagara Institute yang juga Peneliti LPEM-FEB Universitas Indonesia Muhammad Dian Revindo.

Sementara untuk Bulog, dibutuhkan ruang fleksibilitas dalam menetapkan harga beli dan skema pembayaran pada petani. Produk Bulog pun dinilainya, harus dilibatkan dalam program sosial pemerintah.

Kemudian pada aspek SDM dan teknologi di sektor pertanian, Nagara Institute menilai pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM yang bisa dilakukan lewat penguatan sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi pertanian.

Sedangkan untuk pengembangan teknologi, bisa dilakukan lewat pengembangan mesin pertanian yang sesuai untuk petani dengan skala lahan kecil dan teknologi pertanian yang mendukung keberlanjutan.

“Untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, pemerintah juga harus melakukan pembenahan pada masalah pupuk, ketersediaan lahan, dan sistem irigasi. Dalam hal pupuk, misalnya, dalam jangka pendek pemerintah harus menjamin ketersediaan pasokan kalium sebagai bahan baku pupuk,” kata Revindo pula.

Selain itu, pemerintah juga harus memperbaiki sistem subsidi pupuk dan jaminan ketersediaan variasi kombinasi pupuk untuk kesesuaian dengan kondisi geografis setiap daerah.

Adapun pada aspek kesejahteraan, Nagara Insitute mengingatkan pemerintah untuk mengatur tata niaga produk pangan nasional dengan baik. Jika tidak, maka produsen maupun konsumen akan sama-sama dirugikan.

Nagara Insititute berharap melalui pembenahan sistem tata kelola pangan, pemerintah telah siap dengan strategi untuk menjamin kedaulatan pangan dalam jangka pendek, menengah dan panjang, sehingga mampu mewujudkan cita-cita sebagai negara dengan kedaulatan pangan.

“Indonesia bisa terhindar dari ancaman krisis pangan dan pada 2045 mampu menjadi negara maju yang disokong oleh kedaulatan pangan sendiri,” kata dia lagi.