Bisnis Yang Di Larang Keras Oleh Pemerintah Malaysia

Di Malaysia, pemerintah mengeluarkan peraturan dan undang-undang untuk mengatur berbagai bisnis dan aktivitas komersial. Beberapa bisnis yang dilarang atau dibatasi oleh pemerintah Malaysia meliputi:

  1. Perjudian: Perjudian ilegal di Malaysia, termasuk kasino tanah, lotere, taruhan olahraga, dan permainan judi lainnya, adalah ilegal dan dilarang keras oleh pemerintah.
  2. Pemalsuan dan Perdagangan Barang Ilegal: Pemerintah Malaysia melarang aktivitas pemalsuan barang-barang merek dagang, termasuk produk-produk seperti pakaian, aksesoris, dan barang-barang mewah lainnya. Selain itu, perdagangan barang-barang yang ilegal atau https://www.evxplore.com/ dilarang seperti senjata api, narkotika, dan barang-barang terlarang lainnya juga dilarang.
  3. Prostitusi dan Perdagangan Manusia: Prostitusi dan perdagangan manusia, termasuk perdagangan seksual dan eksploitasi manusia untuk keuntungan komersial, adalah ilegal di Malaysia dan dilarang oleh undang-undang.
  4. Perjudian dan Perdagangan Waisit: Perjudian dan perdagangan waisit (atau perdagangan manusia) adalah ilegal di Malaysia dan dilarang oleh undang-undang.
  5. Pengelolaan Hutan dan Lingkungan: Kegiatan yang merusak lingkungan, termasuk penebangan hutan ilegal dan aktivitas pertambangan yang tidak berizin, dilarang dan diatur oleh pemerintah Malaysia.
  6. Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi: Perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang, seperti gajah, badak, dan harimau, adalah ilegal di Malaysia dan dilarang oleh pemerintah.
  7. Pembuangan Limbah Berbahaya: Pembuangan limbah berbahaya secara tidak teratur dan aktivitas yang mencemari lingkungan dengan bahan kimia berbahaya dilarang oleh undang-undang Malaysia.
  8. Aktivitas Teroris dan Ekstremis: Aktivitas teroris, ekstremisme, dan kegiatan yang membahayakan keamanan nasional dan ketertiban umum dilarang oleh undang-undang Malaysia.

Harap dicatat bahwa daftar ini tidaklah lengkap dan terus berubah seiring dengan perubahan undang-undang dan kebijakan pemerintah Malaysia. Penting bagi individu dan bisnis untuk selalu mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku serta mendapatkan izin resmi dari pihak berwenang jika ingin menjalankan bisnis di Malaysia.

Beberapa Metode Dan Cara Pemerintah Menjalankan Bisnis

Pemerintahan menjalankan bisnisnya melibatkan berbagai slot gacor depo 10k langkah dan praktik yang berfokus pada efisiensi, transparansi, dan pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Strategi Bisnis Dari Pemerintah

Berikut adalah beberapa cara umum yang digunakan pemerintahan untuk menjalankan bisnis:

  1. Perencanaan Strategis

    • Tetapkan visi, misi, dan tujuan jangka panjang dan jangka pendek.
    • Kembangkan rencana strategis yang merinci langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
  2. Manajemen Keuangan

    • Kelola anggaran dengan hati-hati untuk memastikan alokasi dana yang efektif.
    • Lakukan pemantauan dan audit keuangan secara teratur untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
  3. Pengadaan dan Kontrak

    • Gunakan proses pengadaan dan pengadaan yang transparan dan adil.
    • Tetapkan kebijakan kontrak yang jelas dan patuhi regulasi pengadaan.
  4. Teknologi dan Inovasi

    • Manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan layanan kepada masyarakat.
    • Dorong inovasi dalam penyediaan layanan  publik dan proses administratif.
  5. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

    • Rekrut, latih, dan pertahankan staf yang berkualitas.
    • Terapkan kebijakan pengelolaan kinerja dan evaluasi staf secara teratur.
  6. Kepatuhan Hukum dan Etika

    • Patuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku.
    • Pertahankan standar etika yang tinggi dalam semua aktivitas bisnis dan administratif.
  7. Hubungan dengan Masyarakat

    • Bangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.
    • Libatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka.
  8. Pengelolaan Proyek

    • Terapkan praktik manajemen proyek untuk memastikan pelaksanaan proyek yang efisien dan tepat waktu.
    • Pilih dan evaluasi kontraktor dan mitra kerja dengan cermat.
  9. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

    • Tetapkan indikator kinerja kunci (KPI) untuk mengukur efisiensi dan efektivitas.
    • Lakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara teratur dan lakukan perubahan jika diperlukan.
  10. Peningkatan Layanan Publik

    • Fokus pada penyediaan layanan publik yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
    • Libatkan masyarakat dalam perancangan dan perbaikan layanan publik.
  11. Pengelolaan Risiko

    • Identifikasi dan evaluasi risiko yang terkait dengan operasional, keuangan, dan program-program pemerintahan.
    • Implementasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk mengelola dan meminimalkan risiko tersebut.
  12. Pengelolaan Data dan Informasi

    • Lindungi dan kelola data dan informasi dengan keamanan yang tinggi.
    • Fasilitasi akses yang efisien dan transparan terhadap informasi publik.
  13. Keterlibatan Digital

    • Tingkatkan keterlibatan digital dengan pendekatan e-government.
    • Sediakan layanan online untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen ini, pemerintahan dapat meningkatkan kinerjanya, memperkuat layanan kepada masyarakat, dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang ditetapkan.

Baca Juga : Cara Memulai Bisnis Makanan Dari Awal

Pengelolaan Bisnis Yang Baik Dari Pemerintah

Pemerintah dapat menjalankan bisnis dengan baik dan benar melalui serangkaian praktik manajemen dan kebijakan yang transparan, efisien, dan sesuai dengan hukum. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk menjalankan bisnis dengan baik:

  1. Perencanaan dan Strategi

    • Tetapkan visi, misi, dan tujuan bisnis yang jelas.
    • Kembangkan rencana strategis yang merinci langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.
  2. Kepemimpinan yang Efektif

    • Pilih pemimpin dan manajer yang berkualitas dan memiliki visi untuk pengembangan bisnis.
    • Pastikan kepemimpinan yang mendukung inovasi dan perubahan.
  3. Transparansi dan Akuntabilitas

    • Terapkan sistem transparansi yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi eksternal.
    • Pertahankan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan keputusan strategis.
  4. Pengelolaan Keuangan yang Bijaksana

    • Tetapkan anggaran yang realistis dan patuhi aturan pengelolaan keuangan yang ketat.
    • Lakukan audit keuangan secara berkala dan publikasikan hasilnya.
  5. Pengadaan yang Adil dan Transparan

    • Gunakan proses pengadaan dan pengadaan yang adil dan terbuka.
    • Pastikan kebijakan dan praktik pengadaan sesuai dengan regulasi dan etika bisnis.
  6. Pengelolaan Risiko

    • Identifikasi dan kelola risiko yang terkait dengan operasi bisnis.
    • Implementasikan kebijakan dan prosedur untuk merespons dan mengurangi risiko.
  7. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

    • Pilih, latih, dan kembangkan pegawai dengan keterampilan yang sesuai.
    • Berikan pelatihan secara teratur untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan.
  8. Kepatuhan Hukum dan Etika

    • Patuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku dalam bisnis.
    • Pertahankan standar etika tinggi dalam seluruh operasi bisnis.
  9. Penggunaan Teknologi dan Inovasi

    • Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan layanan publik.
    • Dorong inovasi dalam penyediaan layanan dan proses administratif.
  10. Pengelolaan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

    • Libatkan dan komunikasikan dengan pemangku kepentingan seperti masyarakat, mitra bisnis, dan organisasi non-pemerintah.
    • Berikan forum partisipasi untuk memungkinkan masukan dan umpan balik.
  11. Pemberdayaan Ekonomi Lokal

    • Dukung dan fasilitasi perkembangan bisnis lokal untuk meningkatkan perekonomian daerah.
    • Berikan dukungan dan insentif bagi wirausaha lokal.
  12. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

    • Tetapkan indikator kinerja kunci (KPI) dan evaluasi secara berkala.
    • Perbarui dan sesuaikan strategi dan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi.
  13. Layanan Publik yang Berkualitas

    • Tingkatkan layanan publik dengan fokus pada kebutuhan masyarakat.
    • Evaluasi dan perbaiki layanan berdasarkan umpan balik pelanggan.
  14. Kepemilikan Aset yang Efisien

    • Kelola aset pemerintah dengan efisien dan pantau pemakaian mereka.
    • Rencanakan dan lakukan pemeliharaan aset secara teratur.
  15. Partnership Publik-Privat (PPP)

    • Pertimbangkan keterlibatan sektor swasta melalui kemitraan publik-privat untuk proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik.
    • Pastikan kontrak dan kesepakatan PPP mencerminkan kepentingan publik.

Melalui implementasi praktik-praktik ini, pemerintah dapat menjalankan bisnisnya dengan baik, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Cara Memulai Bisnis Makanan Dari Awal

Memulai bisnis makanan bisa menjadi langkah yang menarik, tetapi juga memerlukan perencanaan dan eksekusi yang matang. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat Anda ikuti untuk memulai bisnis makanan:

1. Pilih Jenis Bisnis Makanan

  • Tentukan jenis makanan atau minuman yang ingin Anda jual. Apakah itu makanan cepat saji, makanan khas daerah, katering, atau kafe?

2. Lakukan Penelitian Pasar

  • Analisis pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan, persaingan, dan tren pasar. Identifikasi target pasar Anda dan pertimbangkan lokasi yang tepat. Pelajari pasar untuk mengetahui apakah ada permintaan untuk produk atau layanan yang Anda tawarkan. Kenali target pasar Anda, analisis pesaing, dan temukan keunikan yang bisa Anda tawarkan.

3. Buat Rencana Bisnis

  • Buat rencana bisnis yang mencakup gambaran bisnis, analisis pasar, strategi pemasaran, rencana keuangan, dan struktur organisasi. Pilih jenis makanan atau minuman yang ingin Anda jual. Pertimbangkan minat Anda, keahlian kuliner, dan potensi pasar lokal. Tulis rencana https://www.desaamasingkota.com/ bisnis yang mencakup visi, misi, analisis pasar, strategi pemasaran, struktur biaya, proyeksi keuangan, dan rencana pengembangan bisnis.

4. Lokasi dan Izin Usaha

  • Pilih lokasi yang strategis dan sesuai dengan target pasar Anda. Pastikan Anda memperoleh izin usaha dan izin kesehatan yang diperlukan.

5. Desain Menu dan Harga

6. Cari Pemasok

  • Identifikasi pemasok yang dapat menyediakan bahan baku berkualitas dengan harga yang bersaing.

7. Rencanakan Keuangan

  • Hitung biaya awal, termasuk peralatan, persediaan, biaya sewa, dan biaya promosi. Rencanakan juga kebutuhan modal untuk beberapa bulan pertama.

8. Pilih Model Bisnis

  • Tentukan apakah bisnis Anda akan berfokus pada penjualan langsung, katering, pengiriman, atau kombinasi dari beberapa model bisnis.

9. Branding dan Pemasaran

  • Buat identitas merek yang kuat, termasuk logo dan desain kemasan. Lakukan pemasaran online dan offline untuk meningkatkan visibilitas.

10. Sistem Operasional

11. Rekrut Karyawan

  • Jika diperlukan, rekrut karyawan yang berkualitas dan berikan pelatihan yang diperlukan.

12. Luncurkan Bisnis

  • Tetapkan tanggal peluncuran dan lakukan promosi khusus untuk menarik perhatian pelanggan pada awalnya.

13. Evaluasi dan Sesuaikan

  • Pantau kinerja bisnis Anda, perhatikan umpan balik pelanggan, dan siap untuk membuat penyesuaian jika diperlukan.

14. Pertimbangkan Teknologi

  • Manfaatkan teknologi untuk mempermudah manajemen bisnis, seperti sistem pemesanan online, aplikasi pengiriman makanan, atau media sosial untuk pemasaran.

15. Jaga Kualitas Produk dan Layanan

  • Pastikan kualitas makanan dan layanan pelanggan Anda tetap konsisten untuk membangun reputasi positif.

Baca Juga : Beberapa Cara Dan Langkah Yang Dapat Diterapkan Untuk Kesehatan Ibu Dan Bayi Setelah Melahirkan

Ingatlah bahwa kesuksesan bisnis makanan juga melibatkan dedikasi, kreativitas, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Konsultasikan dengan ahli bisnis atau mentor yang berpengalaman untuk mendapatkan panduan lebih lanjut sesuai dengan kondisi pasar lokal dan jenis bisnis yang Anda jalankan.

Perbedaan Bisnis Pemerintahan Dan Bisnis Swasta

Bisnis swasta dan bisnis pemerintahan adalah dua jenis entitas bisnis yang memiliki perbedaan dalam kepemilikan, tujuan, sifat operasional, dan tujuan utama. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara bisnis swasta dan bisnis pemerintahan:

  1. Kepemilikan dan Pengelolaan:
    • Bisnis Swasta: Dimiliki dan dijalankan oleh individu atau perusahaan swasta. Pemiliknya dapat berupa individu, keluarga, atau perusahaan saham terbatas.
    • Bisnis Pemerintahan: Dimiliki dan dijalankan oleh pemerintah, baik tingkat nasional, regional, atau lokal. Pemiliknya adalah masyarakat atau pemerintah itu sendiri.
  2. Tujuan Bisnis:
    • Bisnis Swasta: Tujuan utamanya adalah memaksimalkan keuntungan bagi pemilik atau pemegang saham. Keuntungan menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan.
    • Bisnis Pemerintahan: Tujuannya mungkin mencakup pelayanan masyarakat slot deposit pulsa, pembangunan ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan sosial tanpa keuntungan finansial sebagai tujuan utama.
  3. Sumber Pendanaan:
    • Bisnis Swasta: Didanai oleh modal dari pemilik, pinjaman bank, penjualan saham, atau sumber dana swasta lainnya. Keputusan investasi didasarkan pada pertimbangan keuntungan dan risiko.
    • Bisnis Pemerintahan: Didanai oleh dana publik melalui pajak, pungutan, dan sumber pendapatan lainnya yang dikumpulkan oleh pemerintah. Sumber pendanaan ini digunakan untuk membiayai proyek dan program yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat.
  4. Pasar dan Persaingan:
    • Bisnis Swasta: Beroperasi di pasar yang kompetitif. Bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan pangsa pasar dan keuntungan. Keputusan bisnis seringkali dipengaruhi oleh permintaan pasar.
    • Bisnis Pemerintahan: Tidak selalu bersaing dengan bisnis lain untuk keuntungan. Fokusnya mungkin lebih pada pelayanan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
  5. Fleksibilitas dan Efisiensi:
    • Bisnis Swasta: Lebih cenderung untuk memiliki fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan operasional. Orientasi pada efisiensi dan keuntungan dapat mendorong inovasi.
    • Bisnis Pemerintahan: Proses pengambilan keputusan seringkali melibatkan prosedur yang lebih kompleks dan transparan. Birokrasi dan peraturan dapat membatasi fleksibilitas dan efisiensi.
  6. Akuntabilitas dan Transparansi:
    • Bisnis Swasta: Bertanggung jawab terutama kepada pemilik atau pemegang saham. Tingkat transparansi bervariasi tergantung pada aturan dan regulasi setempat.
    • Bisnis Pemerintahan: Bertanggung jawab kepada masyarakat dan harus menjalani tingkat akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Keputusan dan kebijakan seringkali dapat dipengaruhi oleh tuntutan masyarakat.
  7. Rentabilitas dan Pelayanan Masyarakat:
    • Bisnis Swasta: Fokus pada rentabilitas dan pemenuhan kebutuhan pelanggan untuk memastikan kelangsungan bisnis.
    • Bisnis Pemerintahan: Fokus pada pelayanan masyarakat, pembangunan ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan sosial dengan tidak selalu berorientasi pada keuntungan finansial.

Penting untuk diingat bahwa ada variasi dalam kedua jenis bisnis ini, dan tidak semua bisnis swasta atau pemerintahan akan mengikuti pola umum yang dijelaskan di atas. Perbedaan ini mencerminkan struktur, tujuan, dan peran masing-masing jenis entitas bisnis dalam masyarakat.

Cara Pengelolaan Keuangan Dalam Berbisnis

Tips Mengelola Keungan Bisnis

Mengelola keuangan merupakan aspek kunci dalam menjalankan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa langkah dan praktik terbaik untuk mengelola keuangan bisnis Anda:

1. Buat Rencana Keuangan

  • a. Rencana Bisnis: Mulailah dengan menyusun rencana bisnis yang mencakup proyeksi pendapatan, biaya, dan keuntungan.
  • b. Anggaran: Tetapkan anggaran bulanan dan tahunan untuk sbobet login setiap aspek bisnis, termasuk operasional, pemasaran, dan pengembangan.

2. Pemisahan Keuangan Pribadi dan Bisnis

  • a. Rekening Terpisah: Buat rekening bank terpisah untuk keuangan pribadi dan bisnis Anda.
  • b. Kartu Kredit Bisnis: Gunakan kartu kredit bisnis terpisah untuk transaksi bisnis.

3. Catat Semua Pemasukan dan Pengeluaran

  • a. Sistem Pencatatan: Gunakan sistem pencatatan keuangan yang teratur dan akurat, seperti perangkat lunak akuntansi.
  • b. Pencatatan Pemasukan: Catat semua pemasukan dengan rinci, termasuk sumber dan tanggalnya.
  • c. Pencatatan Pengeluaran: Catat semua pengeluaran, termasuk biaya operasional, gaji karyawan, dan pembelian inventaris.

4. Atur Cicilan Pembayaran

  • a. Pembaruan Utang: Atur pembayaran utang dengan tepat waktu untuk mencegah akumulasi bunga dan denda.
  • b. Negosiasi Kondisi Pembayaran: Jika mungkin, negosiasikan kondisi pembayaran yang lebih baik dengan pemasok.

5. Pengelolaan Persediaan

  • a. Rotasi Persediaan: Lakukan rotasi persediaan dengan baik untuk mengurangi risiko kerusakan atau kadaluwarsa.
  • b. Pemantauan Persediaan: Pantau persediaan secara berkala untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok.

6. Pengelolaan Kas

  • a. Pendanaan Darurat: Simpan dana darurat untuk mengatasi kebutuhan mendesak atau situasi darurat.
  • b. Pemantauan Arus Kas: Pemantauan arus kas membantu Anda memahami seberapa efisien keuangan bisnis beroperasi.

7. Investasi dan Pengembangan

  • a. Investasi Cerdas: Pertimbangkan investasi yang cerdas untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis.
  • b. Riset dan Pengembangan: Alihkan sebagian keuangan untuk riset dan pengembangan produk atau layanan baru.

8. Pemantauan Kinerja Keuangan

  • a. Laporan Keuangan Rutin: Bangun kebiasaan menyusun dan menganalisis laporan keuangan secara rutin.
  • b. Key Performance Indicators (KPIs): Tentukan dan pantau KPIs yang relevan untuk mengukur kinerja keuangan bisnis.

9. Pemilihan Pajak yang Optimal

  • a. Pemahaman Pajak: Pahami aturan pajak yang berlaku dan pilih strategi yang optimal untuk membayar pajak bisnis.

10. Asuransi Bisnis

  • a. Perlindungan Asuransi: Pertimbangkan untuk mendapatkan asuransi bisnis yang sesuai untuk melindungi dari risiko finansial yang tak terduga.

11. Konsultasi dengan Profesional Keuangan

  • a. Akuntan dan Konsultan Keuangan: Jika diperlukan, berkonsultasilah dengan akuntan atau konsultan keuangan untuk mendapatkan nasihat ahli.

12. Evaluasi dan Perbarui Rencana Keuangan

  • a. Evaluasi Teratur: Lakukan evaluasi teratur terhadap rencana keuangan dan sesuaikan jika diperlukan.
  • b. Fleksibilitas: Jadilah fleksibel dan siap untuk beradaptasi dengan perubahan pasar atau kondisi bisnis.

Baca Juga : Penyebab Dan Cara Mengatasi Ketombe Yang Membandel

Dengan mengikuti praktik-praktik di atas, Anda dapat mengelola keuangan bisnis dengan lebih baik, meminimalkan risiko, dan meningkatkan potensi kesuksesan bisnis Anda.

Apa Itu Franchise Dan Apa Contoh Franchise

Pengertian Franchise

Franchise adalah suatu bentuk bisnis atau model operasional di mana pemilik merek atau pemilik hak usaha (franchisor) memberikan hak kepada pihak lain (franchisee) untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan merek, sistem, dan dukungan yang telah ditetapkan oleh franchisor.

Baca Juga : Abadikan Momen Prabowo Beri Kenang-Kenangan Ke Anak-Anak Ponpes

Dalam sistem franchise, franchisee membayar biaya tertentu kepada franchisor untuk memperoleh hak ini dan juga mendapatkan bimbingan, dukungan operasional, serta akses ke produk atau layanan yang sudah teruji.

Beberapa elemen kunci dalam sistem franchise meliputi:

  1. Merek dan Produk

    • Franchisee mendapatkan hak untuk menggunakan merek dagang, produk, dan layanan yang telah dikenal dan teruji oleh publik dari franchisor.
  2. Sistem Bisnis

    • Franchisor memberikan pedoman operasional, prosedur, dan sistem bisnis yang telah terbukti efektif kepada franchisee. Ini mencakup cara menjalankan operasi sehari-hari, pemasaran, dan manajemen.
  3. Dukungan

    • Franchisor menyediakan dukungan kepada franchisee, seperti pelatihan karyawan, bahan pemasaran, dan bimbingan operasional untuk membantu kesuksesan bisnis franchisee.
  4. Biaya dan Pembagian Pendapatan

    • Franchisee membayar biaya awal (fee) kepada franchisor sebagai pembayaran hak untuk bergabung dalam sistem franchise. Selain itu, franchisee mungkin juga membayar royalti atau fee berkelanjutan berdasarkan pendapatan mereka.
  5. Perjanjian Kontrak

    • Hubungan antara franchisor dan franchisee diatur oleh kontrak franchise, yang menguraikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kontrak ini juga mencakup durasi perjanjian, syarat pembatalan, dan ketentuan lainnya.
  6. Pemantauan dan Pengawasan

    • Franchisor biasanya melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap operasi franchisee untuk memastikan bahwa standar merek dan prosedur bisnis tetap terjaga.

Sistem franchise dapat ditemui di berbagai industri, termasuk makanan cepat saji, ritel, kebugaran, layanan kesehatan, dan lainnya. Keuntungan bagi franchisor melibatkan ekspansi merek dengan risiko bisnis yang lebih rendah, sementara bagi franchisee, sistem ini memberikan akses situs slot deposit via qris ke merek yang sudah terkenal, dukungan operasional, dan panduan bisnis yang sudah teruji. Namun, keberhasilan sebuah bisnis franchise juga sangat tergantung pada keterampilan dan dedikasi franchisee dalam menjalankan operasinya.

Beberapa Contoh Franchise

Contoh franchise dapat ditemukan di berbagai industri, dan berikut adalah beberapa contoh franchise yang dikenal secara luas:

  1. McDonald’s

    • McDonald’s adalah salah satu contoh franchise makanan cepat saji terbesar di dunia. Mereka memiliki ribuan gerai di seluruh dunia, dan setiap gerai umumnya dioperasikan oleh franchisee yang memperoleh hak untuk menjalankan bisnis sesuai dengan standar McDonald’s.
  2. Subway

    • Subway adalah jaringan franchise sandwich dengan lebih dari 40.000 gerai di seluruh dunia. Franchisee Subway mendapatkan hak untuk menjual sandwich, salad, dan produk lainnya dengan menggunakan merek dan formulir menu yang telah ditetapkan.
  3. Starbucks

    • Starbucks, perusahaan kopi terkenal, juga mengoperasikan melalui model franchise. Meskipun mayoritas gerai Starbucks dimiliki langsung oleh perusahaan, beberapa gerai dioperasikan oleh franchisee, terutama di beberapa pasar internasional.
  4. 7-Eleven

    • 7-Eleven adalah jaringan convenience store yang dapat ditemui di seluruh dunia. Mereka menawarkan kesempatan bagi individu untuk membuka gerai mereka sendiri dengan menggunakan model franchise 7-Eleven.
  5. KFC (Kentucky Fried Chicken)

    • KFC adalah waralaba makanan cepat saji yang terkenal dengan ayam gorengnya. Banyak gerai KFC dioperasikan oleh franchisee di berbagai negara.
  6. Burger King

    • Burger King adalah jaringan restoran cepat saji yang menyediakan burger dan menu lainnya. Mereka mengoperasikan sebagian besar gerai mereka melalui model franchise.
  7. Hertz

    • Hertz adalah perusahaan penyewaan mobil yang menyediakan kesempatan untuk membuka bisnis rental mobil independen sebagai waralaba Hertz.
  8. Anytime Fitness

    • Anytime Fitness adalah jaringan pusat kebugaran yang menyediakan fasilitas 24/7. Mereka memiliki model bisnis waralaba yang memungkinkan individu membuka pusat kebugaran Anytime Fitness mereka sendiri.
  9. Supercuts

    • Supercuts adalah jaringan salon potong rambut yang beroperasi melalui model franchise. Mereka menyediakan layanan potong rambut dan perawatan rambut lainnya.
  10. UPS Store

    • UPS Store adalah jaringan pusat pengiriman dan layanan bisnis yang menyediakan berbagai layanan, termasuk kemasan, pengiriman, dan layanan cetak. Gerai UPS Store dapat dioperasikan melalui model franchise.

Perlu diingat bahwa keberhasilan bisnis franchise tidak hanya tergantung pada merek yang dikenal tetapi juga pada keterampilan manajemen dan komitmen franchisee dalam menjalankan operasi sehari-hari. Sebelum memutuskan untuk membeli waralaba, calon franchisee disarankan untuk melakukan riset pasar, memahami kontrak waralaba, dan mengevaluasi persyaratan finansial serta dukungan yang diberikan oleh franchisor.

Bank KB Bukopin Jalin Kerja Sama dengan UOB Asset Management Indonesia

PT Bank KB Bukopin, Tbk (KB Bukopin) secara resmi telah menjalin kemitraan dengan PT UOB Asset Management Indonesia (UOBAM Indonesia) outbackadventuresdr.com dalam menyediakan solusi instrumen investasi untuk nasabah KB Bukopin melalui produk reksa dana. UOBAM Indonesia merupakan anak perusahaan dari UOB Asset Management, yang berkantor pusat di Singapura. UOBAM sendiri memiliki pengalaman pengelolaan dana lebih dari 35 tahun.

Hadir dalam peresmian kerja sama tersebut perwakilan dari KB Bukopin, Robby Mondong selaku Deputy President Director, Helmi Fahrudin selaku Retail Business and Service Director, Zico Hernawan selaku Retail Product Division Head dan I Gusti Ayu Nyoman Rai selaku Regional Head I. Sementara perwakilan dari UOBAM Indonesia turut dihadiri oleh Ari Adil selaku President Director UOBAM Indonesia didampingi oleh Widrawan Hindrawan selaku Chief Marketing Officer serta jajaran Manajemen lainnya.

Sebagai informasi, industri reksa dana di Indonesia terus mencatat pertumbuhan positif dari periode 2019-2022. Tingginya minat masyarakat terhadap reksa dana tercermin dari peningkatan jumlah investor. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah investor pasar modal di Indonesia per Desember 2022 mencapai 10,3 juta investor atau naik sebesar 39 persen dibandingkan akhir tahun 2021 sebesar 7,4 juta investor. Adapun kenaikan tersebut didorong dari investor reksa dana sebesar 9.6 juta investor pada tahun 2022.

KB Bukopin meyakini bahwa reksa dana sebagai pilihan instrumen investasi yang potensial, yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah dengan menawarkan diversifikasi portofolio dengan minimum pembelian yang terjangkau. Salah satunya melalui reksa dana yang dikelola oleh para profesional di UOBAM Indonesia. Portofolio reksa dana dipilih dengan cermat melalui proses analisis yang bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi investor.

Deputy President Director KB Bukopin Robby Mondong menyambut baik kerja sama yang terjalin.

“Kemitraan dengan UOBAM Indonesia diharapkan dapat memenuhi berbagai permintaan investor yang meningkat akan reksa dana, sekaligus membantu investor dalam mendiversifikasi investasi secara lebih efektif untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Tidak hanya itu, melalui kerja sama ini juga diharapkan dapat mendorong program literasi dan inklusi keuangan dari pemerintah melalui informasi pilihan produk investasi yang sesuai”.

Roadmap Pasar Modal 2023- 2027 menyebutkan bahwa salah satu misi OJK yaitu mewujudkan pasar modal yang tumbuh dan berkelanjutan. Maka untuk merealisasikan misi tersebut, OJK berencana melakukan pengembangan instrumen syariah berbasis environmental, social, and governance (ESG), peningkatan produk investasi berbasis ESG, dan beberapa rencana lainnya. Dengan meningkatnya awareness terhadap sustainability di Indonesia, maka KB Bukopin bersama dengan UOBAM Indonesia juga berencana mengadakan serangkaian training, webinar, dan event lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan mengedukasi nasabah tentang pentingnya dampak dari investasi berkelanjutan (sustainable investing).

Sejalan dengan misi OJK tersebut, UOBAM Indonesia juga melakukan evaluasi terhadap aspek ESG untuk melengkapi analisis fundamental dari reksa dana. Melalui evaluasi ini, pemilihan efek yang lebih berkualitas dapat dicapai dalam mendukung tujuan investasi reksa dana.

President Director UOBAM Indonesia Ari Adil mengatakan UOBAM Indonesia mendorong keberlanjutan dengan menempatkan dampak ESG sebagai landasan bisnis kami.

“Kami percaya dapat mencapai keuntungan dan tujuan dengan berinvestasi untuk masa depan. Selaras dengan semangat kerja sama yang baru saja dijalin dengan KB Bukopin, UOBAM Indonesia akan menyediakan rangkaian produk yang sesuai dengan profil dan risk appetite dari nasabah KB Bukopin. Kami sangat mengapresiasi kolaborasi ini dan percaya dapat menciptakan nilai bagi investor melalui pilihan produk UOBAM Indonesia,” jelas Ari.

Nasabah Bank KB Bukopin dapat menemukan produk-produk reksa dana UOBAM Indonesia melalui kantor cabang KB Bukopin pada semester I 2023 ini. Bagi masyarakat yang hendak melakukan pembelian produk reksa dana UOBAM Indonesia dapat pula melakukan pembukaan rekening di kantor cabang Bank KB Bukopin terdekat.

Nagara Institute: Kondisi Pangan Indonesia Tidak Baik-Baik Saja

Kondisi pangan Indonesia dinilai tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Hal ini merupakan temuan Lembaga kajian politik Nagara Institute usai melakukan sejumlah focus group discussion (FGD) dan riset indepth di empat kota sejak Desember 2022 lalu.

“Hasil FGD Nagara Institute, kami mengatakan bahwa kita sedang tidak baik-baik saja dan banyak yang harus dilakukan,” kata Direktur Utama Nagara Institute Akbar Faizal dalam Seminar Nasional Pangan Hasil Rally FGD Nagara Institute, di Jakarta, dikutip dari Antara.

Nagara Institute menemukan sejumlah permasalahan di beberapa fase dalam ketahanan pangan, mulai dari kelembagaan, sumber daya manusia, penguatan produksi, hingga kesejahteraan petani.

“Hasil temuan kami di lapangan, mohon maaf harus menggunakan kata serius, kami menemukan beberapa problem dalam beberapa fase dari kelembagaan sampai SDM dan riset,” ujar Akbar.

Pada aspek kelembagaan, Nagara Institute menemukan tata kelola pangan yang masih lemah terutama pada koordinasi pengelolaan pangan lintas sektor dan antarlembaga pemerintah, manajemen data pangan yang dapat diandalkan untuk basis kebijakan, manajemen pengelolaan cadangan pangan dan posisi petani.

“Karena itu, pemerintah perlu memperkuat lembaga-lembaga yang bersinggungan langsung dengan tata kelola pangan, seperti Bapanas dan Bulog. Misalnya, untuk Bapanas, diberi wewenang dalam hal penyerapan hasil panen, mekanisme pembentukan harga, dan servethiswiththat.com persetujuan importasi,” ucap Tim Riset Nagara Institute yang juga Peneliti LPEM-FEB Universitas Indonesia Muhammad Dian Revindo.

Sementara untuk Bulog, dibutuhkan ruang fleksibilitas dalam menetapkan harga beli dan skema pembayaran pada petani. Produk Bulog pun dinilainya, harus dilibatkan dalam program sosial pemerintah.

Kemudian pada aspek SDM dan teknologi di sektor pertanian, Nagara Institute menilai pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM yang bisa dilakukan lewat penguatan sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi pertanian.

Sedangkan untuk pengembangan teknologi, bisa dilakukan lewat pengembangan mesin pertanian yang sesuai untuk petani dengan skala lahan kecil dan teknologi pertanian yang mendukung keberlanjutan.

“Untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, pemerintah juga harus melakukan pembenahan pada masalah pupuk, ketersediaan lahan, dan sistem irigasi. Dalam hal pupuk, misalnya, dalam jangka pendek pemerintah harus menjamin ketersediaan pasokan kalium sebagai bahan baku pupuk,” kata Revindo pula.

Selain itu, pemerintah juga harus memperbaiki sistem subsidi pupuk dan jaminan ketersediaan variasi kombinasi pupuk untuk kesesuaian dengan kondisi geografis setiap daerah.

Adapun pada aspek kesejahteraan, Nagara Insitute mengingatkan pemerintah untuk mengatur tata niaga produk pangan nasional dengan baik. Jika tidak, maka produsen maupun konsumen akan sama-sama dirugikan.

Nagara Insititute berharap melalui pembenahan sistem tata kelola pangan, pemerintah telah siap dengan strategi untuk menjamin kedaulatan pangan dalam jangka pendek, menengah dan panjang, sehingga mampu mewujudkan cita-cita sebagai negara dengan kedaulatan pangan.

“Indonesia bisa terhindar dari ancaman krisis pangan dan pada 2045 mampu menjadi negara maju yang disokong oleh kedaulatan pangan sendiri,” kata dia lagi.

Soal Rencana Impor Beras dari India, Mendag: Stok Kita Tidak Banyak

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membuka opsi impor beras dari India guna mencukupi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Usulan tersebut muncul usai kunjungan kerja Mendag di India beberapa hari lalu.

“Maksud saya beli dulu, nanti masuknya setelah panen raya tidak apa-apa. Jadi Bulog punya stok tapi di India,” katanya dalam acara Seminar Nasional Nagara Institute di Jakarta, dikutip dari Antara.

Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, persoalan pangan merupakan masalah serius yang harus disiapkan sejak jauh-jauh hari. Zulhas mengatakan impor beras bisa menjadi opsi jika pada musim panen raya ini Bulog tidak mampu memenuhi kecukupan stok CBP.

“Sekarang stoknya kan ga ada, ada tapi ga banyak harus sampai 1,2 (juta ton). Tadi saya tanya panen ini sudah beli berapa Bulog, baru 35 ribu ton,” katanya.

Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, masing-masing negara membatasi akses penjualan, termasuk penjualan beras. Jika tidak bergegas mengambil mitigasi, Zulhas khawatir stok beras tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Jadi harus siap-siap, siap-siap itu artinya kita harus punya cadangan di luar negeri kalau sewaktu-waktu diperlukan, nanti ada. Jangan sampai kita mau beli tidak ada barangnya, bukan impor sekarang,” katanya menjelaskan.

Kendati demikian Mendag menegaskan bahwa impor beras dari India tersebut baru sebatas usulannya dan belum didiskusikan lebih lanjut dengan stakeholder terkait, apalagi membuat kesepakatan dengan pemerintah India.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi ama menegaskan bahwa saat ini pihaknya hanya akan fokus pada penyerapan gabah dan padi pada musim panen raya. Terkait keputusan impor untuk memenuhi stok CBP, Arief mengakui akan diperhitungkan lebih lanjut usai musim panen raya berlangsung.

“Bulog karena penugasan dari Badan Pangan, hari ini kita lagi panen raya, kita akan hitung setelah panen raya, itu fair,” ucapnya.

Adapun Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyampaikan bahwa stok CBP saat ini berjumlah 280 ribu ton dan sudah menyerap 35 ribu ton dari hasil panen raya. Stok tersebut nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bantuan sosial beras kepada penerima dengan jumlah total 210 ribu ton. Sementara sisanya akan digunakan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

Pria yang akrab disapa Buwas itu menegaskan keputusan impor akan diputuskan usai BPS melakukan penghitungan terkait hasil panen raya. Jika pun nantinya harus impor, Budi Waseso mengaku tidak mempermasalahkan karena persentase impor hanya sebagian kecil dari total produksi beras nasional.

“Keputusannya nanti, beliau (Mendag) akan lapor dengan Pak Presiden dari hasil kunjungan beliau ke negara-negara itu. Nanti Pak Presiden akan memerintahkan Rakortas di bawah pimpinan Pak Menko Perekonomian, nanti hasilnya seperti apa, banyak kementerian/lembaga yang terlibat,” ucapnya.

Ekonomi Sirkular Diyakini Jadi Praktik Lazim di Indonesia

The United Nations Development Programme (UNDP) dan SDG Academy Indonesia mengakhiri rangkaian Dialog Ekonomi Sirkular, program pengembangan kapasitas yang berfokus pada upaya pengarusutamaan implementasi ekonomi sirkular di Indonesia.

Direktur SDG Academy Indonesia, Muhammad Husain mengatakan, ekonomi sirkular yang mengedepankan prinsip reduce, reuse, recycle, refurbish, renew (5R) diyakini memiliki peluang besar.

“Kami optimistis terhadap upaya untuk menjadikan ekonomi sirkular sebagai praktik yang lazim di Indonesia, dengan fokus pada pengurangan penggunaan material, sampah, dan emisi namun pada saat yang sama memperkuat tren pertumbuhan ekonomi,” kata Muhammad Husain.

Husain menjelaskan, sepanjang sesi dialog ini, pihaknya telah mendengar begitu banyak praktik baik dari kedua negara, Indonesia dan Jepang.

“Seri diskusi ini telah memperkaya kita dengan pemahaman tentang konsep ekonomi sirkular serta implementasinya. Saya harap, seluruh peserta bisa makin termotivasi untuk membawa apa yang didapatkan di setiap diskusi kita ke dalam praktik nyata, sebagai sebuah dukungan terhadap cita-cita nasional dalam memperkuat komitmen terhadap ekonomi sirkular,” jelasnya.

Dialog Ekonomi Sirkular merupakan program pengembangan kapasitas yang judi bola berfokus pada upaya pengarusutamaan implementasi ekonomi sirkular di Indonesia. Seri dialog daring ini terdiri dari lima sesi dan diadakan SDG Academy Indonesia di bawah kerja sama UNDP Indonesia dan perusahaan asal Jepang, Nippon Closures Co Ltd (NCC), serta akselerator inovasi, Intellectual Capital Management Group Pte Ltd (ICMG).

Adapun seri dialog diisi oleh sederet panelis dari Indonesia dan Jepang dengan berbagai latar sektor, seperti pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan startup.

Para peserta yang hadir dalam seri dialog meliputi berbagai kalangan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, LSM, Organisasi Masyarakat, sektor swasta, hingga mahasiswa.

Tema–tema yang dibawa dalam setiap sesi dialog berfokus pada implementasi ekonomi sirkular dan implikasinya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Sesi pertama dialog yang berlangsung pada 20 Oktober 2022 membicarakan tentang ekonomi sirkular di Indonesia dan Jepang. Tiga sesi setelahnya difokuskan pada ranah praktis ekonomi sirkular seperti proses manufaktur ramah lingkungan, pola pembiayaan, hingga efisiensi dalam proses pencegahan dan pengelolaan sampah. Termasuk pula topik tentang eko-material dan aktivitas recycle atau pengolahan kembali.

Sementara, rangkaian terakhir ditutup dengan dialog kelima yang berlangsung, menjadi sebuah seruan aksi untuk memperkuat implementasi prinsip-prinsip pelaksanaan ekonomi sirkular di Indonesia dan Jepang.

Husain menambahkan, SDG Academy Indonesia akan mengembangkan beberapa program pengembangan kapasitas tentang ekonomi sirkular bersama NCC dan ICMG. Rangkaian aktivitas lanjutan akan menekankan pada isu-isu strategis seputar implementasi ekonomi sirkular, termasuk dampaknya pada kesetaraan gender.

“Masyarakat yang inklusif adalah pondasi penting untuk menyukseskan transformasi model ekonomi menjadi lebih sirkular. Maka itu, SDG Academy Indonesia juga terus memacu keterlibatan berbagai pihak terutama perempuan untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun yang tertinggal,” tandasnya.

Diinisiasi bersama oleh UNDP Indonesia, Bappenas, dan Tanoto Foundation, SDG Academy Indonesia adalah sebuah platform yang bergerak sebagai pusat kegiatan belajar dalam rangka pelokalan TPB/SDGs di Indonesia. Program-program pengembangan kapasitas yang disediakan oleh SDG Academy Indonesia ditargetkan pada para pemegang keputusan dari sektor pemerintahan maupun non-pemerintahan, untuk mempersiapakn para pemimpin yang siap berkontribusi dalam akselerasi pencapaian TPB/SDGs di Indonesia.

“SDG Academy Indonesia berharap para SDG stakeholders ini bisa membantu Indonesia membangun kembali dan pada saat yang sama, ikut menyokong agenda pembangunan 2030 secara komprehensif,” pungkasnya.