Bank KB Bukopin Jalin Kerja Sama dengan UOB Asset Management Indonesia

PT Bank KB Bukopin, Tbk (KB Bukopin) secara resmi telah menjalin kemitraan dengan PT UOB Asset Management Indonesia (UOBAM Indonesia) outbackadventuresdr.com dalam menyediakan solusi instrumen investasi untuk nasabah KB Bukopin melalui produk reksa dana. UOBAM Indonesia merupakan anak perusahaan dari UOB Asset Management, yang berkantor pusat di Singapura. UOBAM sendiri memiliki pengalaman pengelolaan dana lebih dari 35 tahun.

Hadir dalam peresmian kerja sama tersebut perwakilan dari KB Bukopin, Robby Mondong selaku Deputy President Director, Helmi Fahrudin selaku Retail Business and Service Director, Zico Hernawan selaku Retail Product Division Head dan I Gusti Ayu Nyoman Rai selaku Regional Head I. Sementara perwakilan dari UOBAM Indonesia turut dihadiri oleh Ari Adil selaku President Director UOBAM Indonesia didampingi oleh Widrawan Hindrawan selaku Chief Marketing Officer serta jajaran Manajemen lainnya.

Sebagai informasi, industri reksa dana di Indonesia terus mencatat pertumbuhan positif dari periode 2019-2022. Tingginya minat masyarakat terhadap reksa dana tercermin dari peningkatan jumlah investor. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah investor pasar modal di Indonesia per Desember 2022 mencapai 10,3 juta investor atau naik sebesar 39 persen dibandingkan akhir tahun 2021 sebesar 7,4 juta investor. Adapun kenaikan tersebut didorong dari investor reksa dana sebesar 9.6 juta investor pada tahun 2022.

KB Bukopin meyakini bahwa reksa dana sebagai pilihan instrumen investasi yang potensial, yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah dengan menawarkan diversifikasi portofolio dengan minimum pembelian yang terjangkau. Salah satunya melalui reksa dana yang dikelola oleh para profesional di UOBAM Indonesia. Portofolio reksa dana dipilih dengan cermat melalui proses analisis yang bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi investor.

Deputy President Director KB Bukopin Robby Mondong menyambut baik kerja sama yang terjalin.

“Kemitraan dengan UOBAM Indonesia diharapkan dapat memenuhi berbagai permintaan investor yang meningkat akan reksa dana, sekaligus membantu investor dalam mendiversifikasi investasi secara lebih efektif untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Tidak hanya itu, melalui kerja sama ini juga diharapkan dapat mendorong program literasi dan inklusi keuangan dari pemerintah melalui informasi pilihan produk investasi yang sesuai”.

Roadmap Pasar Modal 2023- 2027 menyebutkan bahwa salah satu misi OJK yaitu mewujudkan pasar modal yang tumbuh dan berkelanjutan. Maka untuk merealisasikan misi tersebut, OJK berencana melakukan pengembangan instrumen syariah berbasis environmental, social, and governance (ESG), peningkatan produk investasi berbasis ESG, dan beberapa rencana lainnya. Dengan meningkatnya awareness terhadap sustainability di Indonesia, maka KB Bukopin bersama dengan UOBAM Indonesia juga berencana mengadakan serangkaian training, webinar, dan event lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan mengedukasi nasabah tentang pentingnya dampak dari investasi berkelanjutan (sustainable investing).

Sejalan dengan misi OJK tersebut, UOBAM Indonesia juga melakukan evaluasi terhadap aspek ESG untuk melengkapi analisis fundamental dari reksa dana. Melalui evaluasi ini, pemilihan efek yang lebih berkualitas dapat dicapai dalam mendukung tujuan investasi reksa dana.

President Director UOBAM Indonesia Ari Adil mengatakan UOBAM Indonesia mendorong keberlanjutan dengan menempatkan dampak ESG sebagai landasan bisnis kami.

“Kami percaya dapat mencapai keuntungan dan tujuan dengan berinvestasi untuk masa depan. Selaras dengan semangat kerja sama yang baru saja dijalin dengan KB Bukopin, UOBAM Indonesia akan menyediakan rangkaian produk yang sesuai dengan profil dan risk appetite dari nasabah KB Bukopin. Kami sangat mengapresiasi kolaborasi ini dan percaya dapat menciptakan nilai bagi investor melalui pilihan produk UOBAM Indonesia,” jelas Ari.

Nasabah Bank KB Bukopin dapat menemukan produk-produk reksa dana UOBAM Indonesia melalui kantor cabang KB Bukopin pada semester I 2023 ini. Bagi masyarakat yang hendak melakukan pembelian produk reksa dana UOBAM Indonesia dapat pula melakukan pembukaan rekening di kantor cabang Bank KB Bukopin terdekat.

Nagara Institute: Kondisi Pangan Indonesia Tidak Baik-Baik Saja

Kondisi pangan Indonesia dinilai tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Hal ini merupakan temuan Lembaga kajian politik Nagara Institute usai melakukan sejumlah focus group discussion (FGD) dan riset indepth di empat kota sejak Desember 2022 lalu.

“Hasil FGD Nagara Institute, kami mengatakan bahwa kita sedang tidak baik-baik saja dan banyak yang harus dilakukan,” kata Direktur Utama Nagara Institute Akbar Faizal dalam Seminar Nasional Pangan Hasil Rally FGD Nagara Institute, di Jakarta, dikutip dari Antara.

Nagara Institute menemukan sejumlah permasalahan di beberapa fase dalam ketahanan pangan, mulai dari kelembagaan, sumber daya manusia, penguatan produksi, hingga kesejahteraan petani.

“Hasil temuan kami di lapangan, mohon maaf harus menggunakan kata serius, kami menemukan beberapa problem dalam beberapa fase dari kelembagaan sampai SDM dan riset,” ujar Akbar.

Pada aspek kelembagaan, Nagara Institute menemukan tata kelola pangan yang masih lemah terutama pada koordinasi pengelolaan pangan lintas sektor dan antarlembaga pemerintah, manajemen data pangan yang dapat diandalkan untuk basis kebijakan, manajemen pengelolaan cadangan pangan dan posisi petani.

“Karena itu, pemerintah perlu memperkuat lembaga-lembaga yang bersinggungan langsung dengan tata kelola pangan, seperti Bapanas dan Bulog. Misalnya, untuk Bapanas, diberi wewenang dalam hal penyerapan hasil panen, mekanisme pembentukan harga, dan servethiswiththat.com persetujuan importasi,” ucap Tim Riset Nagara Institute yang juga Peneliti LPEM-FEB Universitas Indonesia Muhammad Dian Revindo.

Sementara untuk Bulog, dibutuhkan ruang fleksibilitas dalam menetapkan harga beli dan skema pembayaran pada petani. Produk Bulog pun dinilainya, harus dilibatkan dalam program sosial pemerintah.

Kemudian pada aspek SDM dan teknologi di sektor pertanian, Nagara Institute menilai pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM yang bisa dilakukan lewat penguatan sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi pertanian.

Sedangkan untuk pengembangan teknologi, bisa dilakukan lewat pengembangan mesin pertanian yang sesuai untuk petani dengan skala lahan kecil dan teknologi pertanian yang mendukung keberlanjutan.

“Untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, pemerintah juga harus melakukan pembenahan pada masalah pupuk, ketersediaan lahan, dan sistem irigasi. Dalam hal pupuk, misalnya, dalam jangka pendek pemerintah harus menjamin ketersediaan pasokan kalium sebagai bahan baku pupuk,” kata Revindo pula.

Selain itu, pemerintah juga harus memperbaiki sistem subsidi pupuk dan jaminan ketersediaan variasi kombinasi pupuk untuk kesesuaian dengan kondisi geografis setiap daerah.

Adapun pada aspek kesejahteraan, Nagara Insitute mengingatkan pemerintah untuk mengatur tata niaga produk pangan nasional dengan baik. Jika tidak, maka produsen maupun konsumen akan sama-sama dirugikan.

Nagara Insititute berharap melalui pembenahan sistem tata kelola pangan, pemerintah telah siap dengan strategi untuk menjamin kedaulatan pangan dalam jangka pendek, menengah dan panjang, sehingga mampu mewujudkan cita-cita sebagai negara dengan kedaulatan pangan.

“Indonesia bisa terhindar dari ancaman krisis pangan dan pada 2045 mampu menjadi negara maju yang disokong oleh kedaulatan pangan sendiri,” kata dia lagi.

Soal Rencana Impor Beras dari India, Mendag: Stok Kita Tidak Banyak

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membuka opsi impor beras dari India guna mencukupi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Usulan tersebut muncul usai kunjungan kerja Mendag di India beberapa hari lalu.

“Maksud saya beli dulu, nanti masuknya setelah panen raya tidak apa-apa. Jadi Bulog punya stok tapi di India,” katanya dalam acara Seminar Nasional Nagara Institute di Jakarta, dikutip dari Antara.

Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, persoalan pangan merupakan masalah serius yang harus disiapkan sejak jauh-jauh hari. Zulhas mengatakan impor beras bisa menjadi opsi jika pada musim panen raya ini Bulog tidak mampu memenuhi kecukupan stok CBP.

“Sekarang stoknya kan ga ada, ada tapi ga banyak harus sampai 1,2 (juta ton). Tadi saya tanya panen ini sudah beli berapa Bulog, baru 35 ribu ton,” katanya.

Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, masing-masing negara membatasi akses penjualan, termasuk penjualan beras. Jika tidak bergegas mengambil mitigasi, Zulhas khawatir stok beras tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Jadi harus siap-siap, siap-siap itu artinya kita harus punya cadangan di luar negeri kalau sewaktu-waktu diperlukan, nanti ada. Jangan sampai kita mau beli tidak ada barangnya, bukan impor sekarang,” katanya menjelaskan.

Kendati demikian Mendag menegaskan bahwa impor beras dari India tersebut baru sebatas usulannya dan belum didiskusikan lebih lanjut dengan stakeholder terkait, apalagi membuat kesepakatan dengan pemerintah India.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi ama menegaskan bahwa saat ini pihaknya hanya akan fokus pada penyerapan gabah dan padi pada musim panen raya. Terkait keputusan impor untuk memenuhi stok CBP, Arief mengakui akan diperhitungkan lebih lanjut usai musim panen raya berlangsung.

“Bulog karena penugasan dari Badan Pangan, hari ini kita lagi panen raya, kita akan hitung setelah panen raya, itu fair,” ucapnya.

Adapun Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyampaikan bahwa stok CBP saat ini berjumlah 280 ribu ton dan sudah menyerap 35 ribu ton dari hasil panen raya. Stok tersebut nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bantuan sosial beras kepada penerima dengan jumlah total 210 ribu ton. Sementara sisanya akan digunakan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

Pria yang akrab disapa Buwas itu menegaskan keputusan impor akan diputuskan usai BPS melakukan penghitungan terkait hasil panen raya. Jika pun nantinya harus impor, Budi Waseso mengaku tidak mempermasalahkan karena persentase impor hanya sebagian kecil dari total produksi beras nasional.

“Keputusannya nanti, beliau (Mendag) akan lapor dengan Pak Presiden dari hasil kunjungan beliau ke negara-negara itu. Nanti Pak Presiden akan memerintahkan Rakortas di bawah pimpinan Pak Menko Perekonomian, nanti hasilnya seperti apa, banyak kementerian/lembaga yang terlibat,” ucapnya.

Ekonomi Sirkular Diyakini Jadi Praktik Lazim di Indonesia

The United Nations Development Programme (UNDP) dan SDG Academy Indonesia mengakhiri rangkaian Dialog Ekonomi Sirkular, program pengembangan kapasitas yang berfokus pada upaya pengarusutamaan implementasi ekonomi sirkular di Indonesia.

Direktur SDG Academy Indonesia, Muhammad Husain mengatakan, ekonomi sirkular yang mengedepankan prinsip reduce, reuse, recycle, refurbish, renew (5R) diyakini memiliki peluang besar.

“Kami optimistis terhadap upaya untuk menjadikan ekonomi sirkular sebagai praktik yang lazim di Indonesia, dengan fokus pada pengurangan penggunaan material, sampah, dan emisi namun pada saat yang sama memperkuat tren pertumbuhan ekonomi,” kata Muhammad Husain.

Husain menjelaskan, sepanjang sesi dialog ini, pihaknya telah mendengar begitu banyak praktik baik dari kedua negara, Indonesia dan Jepang.

“Seri diskusi ini telah memperkaya kita dengan pemahaman tentang konsep ekonomi sirkular serta implementasinya. Saya harap, seluruh peserta bisa makin termotivasi untuk membawa apa yang didapatkan di setiap diskusi kita ke dalam praktik nyata, sebagai sebuah dukungan terhadap cita-cita nasional dalam memperkuat komitmen terhadap ekonomi sirkular,” jelasnya.

Dialog Ekonomi Sirkular merupakan program pengembangan kapasitas yang judi bola berfokus pada upaya pengarusutamaan implementasi ekonomi sirkular di Indonesia. Seri dialog daring ini terdiri dari lima sesi dan diadakan SDG Academy Indonesia di bawah kerja sama UNDP Indonesia dan perusahaan asal Jepang, Nippon Closures Co Ltd (NCC), serta akselerator inovasi, Intellectual Capital Management Group Pte Ltd (ICMG).

Adapun seri dialog diisi oleh sederet panelis dari Indonesia dan Jepang dengan berbagai latar sektor, seperti pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan startup.

Para peserta yang hadir dalam seri dialog meliputi berbagai kalangan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, LSM, Organisasi Masyarakat, sektor swasta, hingga mahasiswa.

Tema–tema yang dibawa dalam setiap sesi dialog berfokus pada implementasi ekonomi sirkular dan implikasinya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Sesi pertama dialog yang berlangsung pada 20 Oktober 2022 membicarakan tentang ekonomi sirkular di Indonesia dan Jepang. Tiga sesi setelahnya difokuskan pada ranah praktis ekonomi sirkular seperti proses manufaktur ramah lingkungan, pola pembiayaan, hingga efisiensi dalam proses pencegahan dan pengelolaan sampah. Termasuk pula topik tentang eko-material dan aktivitas recycle atau pengolahan kembali.

Sementara, rangkaian terakhir ditutup dengan dialog kelima yang berlangsung, menjadi sebuah seruan aksi untuk memperkuat implementasi prinsip-prinsip pelaksanaan ekonomi sirkular di Indonesia dan Jepang.

Husain menambahkan, SDG Academy Indonesia akan mengembangkan beberapa program pengembangan kapasitas tentang ekonomi sirkular bersama NCC dan ICMG. Rangkaian aktivitas lanjutan akan menekankan pada isu-isu strategis seputar implementasi ekonomi sirkular, termasuk dampaknya pada kesetaraan gender.

“Masyarakat yang inklusif adalah pondasi penting untuk menyukseskan transformasi model ekonomi menjadi lebih sirkular. Maka itu, SDG Academy Indonesia juga terus memacu keterlibatan berbagai pihak terutama perempuan untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun yang tertinggal,” tandasnya.

Diinisiasi bersama oleh UNDP Indonesia, Bappenas, dan Tanoto Foundation, SDG Academy Indonesia adalah sebuah platform yang bergerak sebagai pusat kegiatan belajar dalam rangka pelokalan TPB/SDGs di Indonesia. Program-program pengembangan kapasitas yang disediakan oleh SDG Academy Indonesia ditargetkan pada para pemegang keputusan dari sektor pemerintahan maupun non-pemerintahan, untuk mempersiapakn para pemimpin yang siap berkontribusi dalam akselerasi pencapaian TPB/SDGs di Indonesia.

“SDG Academy Indonesia berharap para SDG stakeholders ini bisa membantu Indonesia membangun kembali dan pada saat yang sama, ikut menyokong agenda pembangunan 2030 secara komprehensif,” pungkasnya.

Apa yang Terjadi Jika Ada Bank di Indonesia Kolaps?

Ditutupnya tiga bank di AS -Silvergate Capital, Silicon Valley Bank, dan Signature Bank- dalam kurun waktu seminggu menimbulkan krisis kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan AS. Di Indonesia, bank sentral memastikan bahwa kondisi perbankan tetap kuat dan sehat.

“Secara keseluruhan assesment stress test kami simpulkan kondisi perbankan di Indonesia berdaya tahan terhadap dampak ini dan terus terang kita terus melakukan pemantauan. Stabilitas sistem keuangan Indonesia berdaya tahan dalam menghadapi gejolak global ini termasuk dampak 3 bank ini,” ucap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan Maret 2023, di Jakarta.

Dalam worst case scenario, apa yang akan terjadi jika ada bank di Indonesia yang kolaps seperti yang pernah terjadi saat krisis 1998?

Indonesia sudah memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang bertugas merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik serta melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Bank sistemik adalah bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain yang jika mengalami gangguan atau gagal dapat mengakibatkan gagalnya bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial. Bank yang tergolong sebagai bank sistemik adalah bank-bank skala besar yang masuk dalam kategori BUKU 4 dan BUKU 3.

Likuidasi
Berdasarkan Pasal 43 Jo Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, setelah bank dicabut izin usahanya oleh Lembaga Pengawas Perbankan (Otoritas Jasa Keuangan), LPS akan mengambilalih seluruh hak dan wewenang pemegang saham bank, melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai, memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi.

Selanjutnya merujuk Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap simpanan, membayarkan simpanan yang layak bayar kepada nasabah sesuai kriteria.

Tim Likuidasi akan melakukan penyelesaian terhadap hak dan kewajiban Bank Dalam Likuidasi, di antaranya melakukan penjualan aset-aset bank, dan melakukan penyelesaian kewajiban kreditur lainnya. Penjualan aset-aset bank dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam rangka pengembalian (recovery) dana penjaminan.

Penyertaan Modal Sementara
Dalam melaksanakan penanganan Bank, salah satu opsi resolusi yang dimiliki LPS dengan tujuan penyelematan Bank adalah melalui Penyertaan Modal Sementara, baik pada Bank Selain Bank Sistemik maupun Bank Sistemik. Hal ini diatur dalam Pasal 26 huruf b UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Melalui metode ini, LPS akan mengambil alih segala hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham, kepemilikan dan kepengurusan Bank, untuk selanjutnya dilakukan penyetoran modal pada Bank yang diputuskan diselamatkan.

Pada Bank Sistemik, LPS dapat mengikutsertakan pemegang saham lama untuk melakukan penyetoran modal kepada Bank yang diselamatkan (Open Bank Assistance/OBA). Seluruh biaya penyelamatan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS diperhitungkan sebagai penambahan modal disetor LPS pada Bank yang diselamatkan.

Selanjutnya, LPS akan melakukan divestasi terhadap bank yang diselamatkan dalam jangka waktu maksimum 6 tahun untuk Bank Sistemik dan 5 tahun untuk Bank Selain Bank Sistemik dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.

Berapa nilai simpanan yang dijamin LPS?
Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS paling tinggi sebesar Rp 2 miliar per nasabah per bank sejak tanggal 13 Oktober 2008. Apabila seorang nasabah mempunyai beberapa rekening simpanan pada satu bank, maka untuk menghitung simpanan yang dijamin, saldo seluruh rekening tersebut dijumlahkan.

Nilai simpanan yang dijamin tersebut meliputi pokok ditambah bunga untuk bank konvensional, atau pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah untuk bank syariah.

Bagaimana Jika Nasabah Mempunyai Simpanan pada Satu Bank Melebihi Rp 2 miliar?
LPS hanya akan menjamin pembayaran simpanan nasabah tersebut sampai jumlah Rp 2 miliar. Sedangkan jumlah simpanan di atas Rp 2 miliar akan diselesaikan oleh Tim Likuidasi berdasarkan hasil likuidasi kekayaan bank.

Apakah LPS Menjamin Simpanan pada Seluruh Jenis Bank?
LPS menjamin simpanan pada seluruh bank konvensional dan bank syariah yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia, baik Bank Umum (Bank Asing, Bank Campuran, Bank Swasta Nasional, Bank Pembangunan Daerah dan Bank milik Pemerintah) maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR).